Menampilkan 115 hasil

Pencipta Arsip

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan

Pembentukan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dati II Pekalongan tidak terlepas dari pembentukan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Dati IIi Pekalongan Rakyat Gotong Royong dan Sekretariat Daerah. Mulai saat itu Sekretariat Daerah dibentuk dan bertugas menyelenggarakan administrasi yang berhubungan dengan seluruh tugas Pemerintah Daerah.
Sebelum adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah, Sekretariat Daerah Tingkat II Pekalongan terdiri dari tiga Bidang tugas, yaitu Deputi Bupati Kepala Daerah Bidang Pemerintahan, Deputi Bupati Kepala Daerah Bidang Pembangunan dan Deputi Bupati Kepala Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat. Namun dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, maka pada tahun 1974 dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setwilda Tingkat II, Sekretariat Kotamadya Dati II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II. Atas dasar inilah maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setwilda Tingkat II Pekalongan.
Menurut Peraturan Daerah ini Setwilda terdiri dari 8 bagian, yaitu Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Keuangan, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol serta Bagian Kepegawaian. Pada tahun 1979 ini Bagian Hukum Sekretariat Wilayah Daerah Tk.II mulai menjadi bagian dari Setwilda Tk.II Pekalongan.
Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongn terdiri dari Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan, Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan Sub Bagian yang bertanggung jawab melaksanakan koordinasi pendokumentasian, publikasi dan informasi produk- produk hukum serta menerbitkan Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
Dengan adanya alih bentuk dan alih nama Setwilda menjadi Setda, arsip yang dihasilkan selama melaksanakan tugas selaku badan staf dalam kurun waktu September 1992 sampai dengan Pebruari 2001 dilakukan akuisisi oleh Bagian Umum Setwilda selaku unit kearsipan Pemerintah Kabupaten Dati II Pekalongan.
Dalam perkembangan pemerintahan khususnya dengan adanya otonomi daerah dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, bahwa penyimpanan arsip statis daerah menjadi kewajiban Lembaga Kearsipan Daerah yang bersangkutan. Pada tanggal 25 Agustus 2018 dengan Berita Acara Nomor 045/1130/2018 dilakukan serah terima arsip milik Bagian Hukum ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan selaku Lembaga Kearsipan Daerah.

Hasil 11 s.d 20 dari 115