Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Bagian identitas

Kode unik

066

Nama resmi

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Nama paralel

  • National Narcotics Board Republic Of Indonesia

Nama lain

  • BNN

Tipe

Bagian kontak

 

Christina Mustikowati, S.E.,M.Si

Tipe

Alamat

Alamat

Jl. M. T Haryono No.11 Cawang Jakarta Timur Telp : (021) 80871566, 808871567

Kabupeten/Kota

Provinsi

Nama Negara

Kode pos

Telepon

Faks

Email

URL

Catatan

Bagian deskripsi

Sejarah

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.
Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memilki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Wali kota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Konteks geografis dan budaya

Mandat/sumber kewenangan

  1. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
    Narkotika.
  2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

Struktur administrasi

Komjen Pol Dr. Drs. Petrus Reinhard Golose, M.M. –
Kepala BNN
• Irjen Pol Drs. I Wayan Sukawinaya, M.Si - Sekretariat Utama
• Irjen Pol Drs. Wahyono, M.H, CFrA - Inspektorat Utama
• Brigjen Pol Drs. Sufyan Syarif, MH - Deputi Bidang Pencegahan
• Irjen Pol Drs. Andjar Dewanto, S.H., M.B.A. - Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
• Irjen Pol (Purn) Drs. Arman Depari - Deputi Bidang Pemberantasan
• Dra. Riza Sarasvita, M.Si., MHS., Ph.D - Deputi Bidang Rehabilitasi
• Irjen Pol Drs. Puji Sarwono - Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama

Kebijakan mengenai Pengelolaan Arsip dan Penghimpunan

Gedung

Gedung BNN Pusat
Jl. M.T Haryono No.11 Cawang Jakarta Timur

Khazanah

Sarana temu balik, pedoman dan publikasi

Bagian akses

Waktu layanan

08.00 – 16.00

Persyaratan dan Kondisi Akses

Akses menuju lokasi

  1. Dengan Bus Transjakarta Koridor BNN
  2. Angkutan Umum : Cililitan – Kampung Melayu, Kali
    Malang – PGC, Jatinegara - PGC

Bagian layanan

Layanan penelitian

Layanan reproduksi

Foto Copy dan Pemindaian

Area publik

Kantin Free-Wifi

Bagian kontrol

Kode unik deskripsi

Kode unik lembaga

Aturan dan/atau konvensi yang digunakan

Status

Tingkat kedetilan

Tanggal pembuatan, revisi, dan penghapusan

Bahasa

Tulisan

Sumber

Catatan mengenai pemeliharaan

Jalur akses

Titik Akses

  • Clipboard

Kontak utama

Jl. M. T Haryono No.11 Cawang Jakarta Timur
Telp : (021) 80871566, 808871567