Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Bagian identitas

Kode unik

089

Nama resmi

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Nama paralel

  • Financial and Development Supervisory Board

Nama lain

  • BPKP

Tipe

Bagian kontak

 

Syifa Chafidarahmah

Tipe

Alamat

Alamat

Jl. Pramuka No.33, RT.10/RW.8, Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13120, Telp: 021-85910031 Fax 021-85900608

Kabupeten/Kota

Provinsi

Nama Negara

Kode pos

Telepon

Telp: 021-85910031

Faks

Fax 021-85900608

Email

URL

Catatan

Bagian deskripsi

Sejarah

Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang
perkembangan lembaga pengawasan sejak sebelum era
kemerdekaan. Dengan besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936
secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara
(Regering Accountantsdienst) bertugas melakukan penelitian
terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan
jawatan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan aparat
pengawasan pertama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan
Negara (DAN). Secara struktural DAN yang bertugas mengawasi
pengelolaan perusahaan negara berada di bawah Thesauri
Jenderal pada Kementerian Keuangan. Dengan Peraturan
Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepala
Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepas dari
Thesauri Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung di
bawah Menteri Keuangan. DAN merupakan alat pemerintah yang
bertugas melakukan semua pekerjaan akuntan bagi pemerintah
atas semua departemen, jawatan, dan instansi di bawah
kekuasaannya. Sementara itu fungsi pengawasan anggaran
dilaksanakan oleh Thesauri Jenderal. Selanjutnya dengan
Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuklah
Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN)
pada Departemen Keuangan. Tugas DDPKN (dikenal kemudian
sebagai DJPKN) meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan
badan usaha/jawatan, yang semula menjadi tugas DAN dan
Thesauri Jenderal. DJPKN mempunyai tugas melaksanakanpengawasan seluruh pelaksanaan anggaran negara, anggaran
daerah, dan badan usaha milik negara/daerah. Berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 ini, khusus pada
Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral dalam bidang
pengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN. Dengan
diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30
Mei 1983. DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah
lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah
satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31
Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau
lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara
leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit
organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaannya.
Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan
bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP
sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga
Pemerintah yang ada

Konteks geografis dan budaya

Mandat/sumber kewenangan

  1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang
    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang
    Kearsipan

Struktur administrasi

  1. Dr. Muhammad Yusuf Ateh, Ak., M.B.A., CSFA., CGCAE.
    Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
  2. Ernadhi Sudarmanto, Ak., M.M., M.Ak., CFE, CFrA, CA, QIA.,
    CGCAE., ASEAN CPA.
    Sekretaris Utama.
  3. Salamat Simanullang, Ak., M.B.A., CMA, CA, QIA, CGCAE.
    Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah
    Bidang Perekonomian dan Kemaritiman.
  4. Iwan Taufiq Purwanto, S.E., M.B.A., CGCAE., CRMP., QIA.
    Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah
    Bidang Politik, Hukum, keamanan, Pembangunan Manusia, dan
    Kebudayaan.
  5. Dadang Kurnia, Ak., M.B.A., CA., C.FrA., CGAP,QIA, CGCAE.,
    ASEAN CPA.
    Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan
    Keuangan Daerah.
  6. Dr. Sally Salamah, Ak., M.Prof.Acc., CGCAE., CHRP., QIA.
    Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara.7. Agustina Arumsari, Ak., MH., CFE, CrFA, CA, QIA., CGCAE.
    Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi

Kebijakan mengenai Pengelolaan Arsip dan Penghimpunan

Gedung

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Jl. Pramuka No.33, RT.10/RW.8, Utan Kayu Utara, Kec. Matraman,
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13120, Telp:
021-85910031 Fax 021-85900608

Khazanah

Menyimpan Arsip Dinamis terkait dengan Unit Pengolah yang ada
di BPKP. Arsip yang dikelola memiliki keberagaman format
(Tekstual, Foto, Kearsitekturan, Digital)

Sarana temu balik, pedoman dan publikasi

Bagian akses

Waktu layanan

Senin : 08.00-16.30 WIB
 Selasa : 08.00-16.30 WIB
 Rabu : 08.00-16.30 WIB
 Kamis : 08.00-16.30 WIB
 Jumat : 08.00-17.00 WIB
 Sabtu : Tutup
 Minggu : Tutup

Persyaratan dan Kondisi Akses

  1. Pelajar dan Mahasiswa: Surat Keterangan Rekomendasi dari
    sekolah atau Perguruan Tinggi.
  2. Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Umum dapat
    mengakses melalui web https://eos.bpkp.go.id/ppid/public/permohonan

Akses menuju lokasi

  1. Tanjung Priuk- Kampung Rambutan
  2. Summarecon Bekasi- Tanjung Priuk
  3. Tanjung Priuk – PGC
  4. Pulo Gadung- Blok M
  5. Pulo Gadung- Kota
  6. Pulo Gadung Ragunan
  7. Rawamangun- Manggarai

Bagian layanan

Layanan penelitian

Ruang Layanan Arsip (Meja Baca, Sarana Listrik untuk
Penggunaan Notebook)

Layanan reproduksi

Fotocopy, Scanning (Pemindaian)

Area publik

Kantin, Free Wifi

Bagian kontrol

Kode unik deskripsi

Kode unik lembaga

Aturan dan/atau konvensi yang digunakan

Status

Tingkat kedetilan

Tanggal pembuatan, revisi, dan penghapusan

Bahasa

Tulisan

Sumber

Catatan mengenai pemeliharaan

Jalur akses

Titik Akses

  • Clipboard

Kontak utama

Jl. Pramuka No.33, RT.10/RW.8, Utan Kayu Utara, Kec. Matraman,
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13120, Telp:
021-85910031 Fax 021-85900608