6 hasil temuan terkait secara langsung Tidak termasuk istilah sempit
Pembagian wilayah kerja kepolisian keputusan Menteri dalam Negeri
Bagian dariGubernur Aceh Tahun 1950
Surat No. 2/8/35/Pol.- tanggal 12 Agustus 1950 dari Menteri dalam Negeri Republik Indonesia kepada kepala pemuda jabatan kepolisian Indonesia tentang pembagian wilayah kerja kepolisian keputusan Menteri dalam Negeri
-
Bagian dariGubernur Aceh Tahun 1950
Salinan peraturan Menteri kehakiman R I No> 1 tahun 1950 tentang perluasan Daerah hukum pengadilan tinggi Yogyakarta dan Bukti Tinggi (seluruh daerah di Republik di Sumatera)
-
Permohonan grasi atas hukuman, 1950
Bagian dariGubernur Aceh Tahun 1950
Udang-udang No. 3 tahun 1950, tanteng permohonan grasio atas hukuman,1950
-
Undang-Undang permohonan grasi yang akan berlaku untuk seluruh daerah Indonesia
Bagian dariGubernur Aceh Tahun 1950
Surat No. 6944/10/Um.- tanggal 24 Oktorber 1950 dari Gubernur Aceh kepada Bupati-bupati seluruh Aceh tentang Undang-Undang permohonan grasi yang akan berlaku untuk seluruh daerah Indonesia
-
Peraturan- peraturan penetapan dan keputusan menteri kehakiman R.I No. 6781/9/Um, tahun 1950
Bagian dariGubernur Aceh Tahun 1950
Surat No. 273/G.- tanggal 09 November 1950 dari Kementerian Kahakiman R.I di Yogjakarta kepada Gubernur Aceh di Kutaradja tentang peraturan- peraturan penetapan dan keputusan menteri kehakiman R.I No. 6781/9/Um, tahun 1950
-
Kerja Kepoisian keputusa Menteri dalam Negeri No. 2/8/35/Pol tanggal 12 Agustus 1950
Bagian dariGubernur Aceh Tahun 1950
Pembagian wilayah kerja kepolisian keputusan menteri dalam Negari No.2/8/35/Pol tanggal 12 Agustus 1950
-