Pratinjau Hasil Cetak Tutup

Menampilkan 1136 hasil

deskripsi arsip
KHAZANAH ARSIP STATIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH ACEH Item
Pratinjau Hasil Cetak Lihat:

Putusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Serikat No : P.U./2. Jakarta Tanggal 19 Maret 1950

Putusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Serikat No : P.U./2. Jakarta Tanggal 19 Maret 1950 Salah satunya Tentang Republik Indonesia Serikat Mengadakan Pinjaman dengan mengeluarkan surat pinjaman atas nama Pemegang (aan toonde). Jumlah pinjaman itu di Dasarkan pada Penetapan Dalam pasal 4 dan 8 dari Keputusan kami tanggal 19 maret 1950 No :P.U./1.

Usul-usul mengenai pembentukan Kota kecil penetapan batas-batas tempat (Plaats)

Surat No. 3148/1.- tanggal 17 Juni 1955 dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pidie kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara di Medan tentang tindak lanjut surat No. 12809/1 - 698/5/Des.- tanggal 04 April 1955 dan No. 44/3/14.- tanggal 19 Februari 1955 tentang Usul-usul mengenai pembentukan Kota kecil penetapan batas-batas tempat (Plaats)

Salinan. Lembaran Negara Republik Indonesia. No. 52,1955.

Salinan. Lembaran Negara Republik Indonesia. No. 52,1955. Sumatra Daerah-daerah Otonomi Provinsi Pembentukan Undang-undang Darurat No.16 Tahun 1955, Tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonomi Provinsi di Sumatra (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara No. 855).

Peraturan Pemerintahan pengganti Undang-undang No.5 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Sumatra Utara.

Peraturan Pemerintahan pengganti Undang-undang No.5 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Sumatra Utara. Salah satunya Mencabut Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintahan No.8/Des/W.K.P.M. tahun 1949 Tentang Pembagian Sumatra Utara Menjadi Dua Provinsi.

Surat Dari Gubernur Aceh Tanggal 21 September 1950, No : 6482/298Um.-

Surat Dari Gubernur Aceh Tanggal 21 September 1950, No : 6482/298Um.- Kepada Bupati-Bupati Seluruh Aceh, Kepada Djawatan Agama Daerah Aceh di Kuta Raja, Walikota Kuta Raja. Perihal Peraturan Menteri Agama R.I No.7/1950.- Tanggal 15 Agustus 1950, Tentang Pemberian Tunjangan Ikatan Dinas Kepada Pelajar di Sekolah Guru Agama dan Hakim islam

Hasil 1121 s.d 1136 dari 1136