11001-1

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

• Coordinating Ministry for Political, Legal and Security Affairs of the Republic of Indonesia

• Kemenko Polhukam RI

• Pencipta Arsip Tingkat Pusat

Dalam Sistem Pemerintahan, Presiden memiliki kewenangan yang merupakan hak preogratif dalam membentuk Kabinet. Pembentukan cabinet pemerintahan yang baru merupakan amanat konstitusi dan dalam rangka pendelegasian wewenang untuk melaksanakan tugas pemerintah. Pada saat Presiden Soeharto membentuk Kabinet Pembangunan III tahun 1978. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, dibentuk melalui Kepres Nomor 59/M/1978 tanggal 29 Maret 197, jabatan Menko Polkam dijabat oleh M. Panggabean, bertugas dari tahun 1978 sampai dengan 1982. Dalam Keputusan Presiden Nomor 59/M/1978, pada Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa tugas Menko Polkam mengkoordinir penyusunan dan penyiapan kebijaksanaan serta pelaksanaan di lapangan politik baik dalam negeri maupun luar negeri dan keamanan.

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

1. Menteri Koordinator Bidang Polhukam RI
2. Sekretaris Menko Koordinator Bidang Polhukam RI
3. Deputi 1 Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;
4. Deputi 2 Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri;
5. Deputi 3 Bidang Koordinasi Hukum dan HAM;
6. Deputi 4 Bidang Koordinasi Pertahanan Negara;
7. Deputi 5 Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
8. Deputi 6 Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa;
9. Deputi 7 Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia

Jl Medan Merdeka Barat No.15 Jakarta Pusat

Menyimpan khazanah arsip yang diciptakan oleh Kemenko Polhukam yaitu produk hukum dan kegiatan Menko Polhukam dari masa ke masa.

Waktu pelayanan arsip:

1. Senin - Kamis : 08.30 - 15.30 (Istirahat: 12.00 - 13.00_
2. Jumat : 08.30 - 11.30

Akses arsip dilaksanakan melalui mekanisme PPID sesuai dengan pedoman klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis.

Kantor Pusat Menko Polhukam RI dapat dijangkau melalui angkutan umum:

1. Komuter Line (St. Tanah Abang/ St. Gondangdia)
2. Transjakarta (Halte Monumen Nasional)

Ruang Layanan Arsip
(Meja Baca, Sarana Listrik untuk penggunaan Notebook)

Foto Kopi, Reproduksi media khusus, Scanning (pemindaian)

Kantin, Free-WiFi