12015-1

Kementerian Perhubungan

• Kemenhub

• Kemenhub

• Pencipta Arsip Tingkat Pusat

Kabinet Sesudah Orde Lama

1. Kabinet Dwikora yang disempurnakan : 24 Februari 1966 s.d. 28 Maret 1966
   a. Menteri Perhubungan Udara: Partono
   b. Menteri Perhubungan Laut : Mayjen KKO Ali Sadikin

2. Kabinet Dwikora yan disempurnakan : 27 Maret 1966 s.d. 25 Juli 1966
   a. Kementerian Perhubungan dengan Menteri : Laksamana Muda Laut Jatidjan
   b. Kementerian Perhubungan mempunyai :
   c. Departemen Perhubungan Darat : Brigjen Utoyo Utomo
   d. Departemen Perhubungan Udara : Partono

3. Kabinet Ampera : 25 Juli 1966 s.d. 17 Oktober 1967
   a. Departemen Perhubungan
   b. Menteri Perhubungan : Sutopo
   c. Menteri Maritim : Laksamana Muda Laut Jatidjan

Kabinet Pembangunan (Orde Baru)

1. Kabinet Pembangunan I : 6 Juni 1968 s.d. 28 Maret 1973
   • Menteri Perhubungan : Drs. Frans Seda
2. Kabinet Pembangunan II : 28 Maret 1973 s.d. 28 Maret 1978
   • Menteri Perhubungan : Prof. DR. Emil Salim
3. Kabinet Pembangunan III : 29 Maret 1978 s.d. 15 Maret 1983
   • Menteri Perhubungan : Roesmin Nuryadin
4. Kabinet Pembangunan IV : 19 Maret 1983 s.d. Maret 1988
   • Menteri Perhubungan : Roesmin Nuryadin. Pada saat itu Departemen Perhubungan mempunyai Direktorat Perhubungan Darat, Direktorat Perhubungan Laut, Direktorat Perhubungan Udara dan mempunyai Kaperwahub dan Kanwil Kanwil.
5. Kabinet Pembangunan V : 1988 s.d. 1993
   • Menteri Perhubungan : Ir. Azwar Anas. Departemen Perhubungan membawahi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Laut dan Udara serta dihapus Kaperwahub dan digabung menjadi Kanwil /Kanwil Perhubungan di setiap propinsi.
6. Kabinet Pembangunan VI : 1993 s.d. 1998
   • Menteri Perhubungan : DR. Haryanto Dhanutirto
7. Kabinet Pembangunan VIII : Menteri Perhubungan Giri Suseno (Maret – Mei 1998)

SEJARAH DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

1. Kabinet Reformasi : Menteri Perhubungan Giri Suseno (Mei 1998 – Oktober 1999)
2. Kabinet Persatuan Nasional (26 Oktober1999 – 09 Agustus 2001) Menteri Perhubungan : Letnan Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar
3. Kabinet Gotong Royong (10 Agustus 2001 – 21 Oktober 2004) Menteri Perhubungan : Letnan Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar.
4. Kabinet Indonesia Bersatu (21 Oktober 2004 – 22 Oktober 2009)
   • Menteri Perhubungan : Ir. Hatta Rajasa (21 Oktober 2004 – 09 Mei 2007)
   • Menteri Perhubungan : Ir. Jusman Syafii Djamal ( 09 Mei 2007 – 22 Oktober 2009)

1. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 339 Tahun 2014)

2. Peraturan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17)

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75)

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019 - 2024

• Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan)
• Dr. Ir. Djoko Sasono, M.Sc (Sekretaris Jenderal)
• Drs. Agung Raharjo, MT (Kepala Biro Umum)
• Sudarsih, SH (Plt. Kepala Bagian Persuratan, Kearsipan dan Pelaporan)
• Cella Yudantie Arief, S.AP, M.AB (Plt. Kepala Sub Bagian Kearsipan)

Kantor Pusat Arsip Soreang
Jl. Bhayangkara No. 3 Soreang Kabupaten Bandung

Menyimpan Arsip Inaktif Kementerian Perhubungan Tahun 1980 s.d 2015

WAKTU PELAYANAN ARSIP
Senin – Kamis : 08.00 s.d 15.00 WIB
Istirahat : 12.00 s.d 13.00 WIB
Jum’at : 08.00 s.d 11.30 WIB

1. Masyarakat Umum / Perorangan : Kartu Tanda Penduduk mengajukan surat permohonan kepada Kepala Biro Umum, Setjen.

2. Pelajar dan Mahasiswa : Surat Keterangan Rekomendasi dari Sekolah atau Perguruan Tinggi, surat permohonan kepada Kepala Biro Umum, Setjen.

3. Instansi Pemerintah dan Swasta : Surat Keterangan dari Instansi Asal, permohonan kepada Kepala Biro Umum, Setjen.

Kereta menuju Bandung – Angkutan Umum ke Soreang