6 hasil temuan terkait secara langsung Tidak termasuk istilah sempit
Berhentinya Wali Negara Djawa Timur
Bagian dariInventaris Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat
Berhentinya wali Negara Djawa Timur dianggap perlu dengan segera menjadikan peraturan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah daerah bagian oleh RIS
Sekretariat Negara Republik Indonesia Serikat
Pungutan Tambahan Pokok Padjak mengenai Padjak Kekayaan dan Padjak Perseroan Tahun 1950
Bagian dariInventaris Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat
Pungutan Tambahan Pokok Padjak mengenai Padjak Kekayaan dan Padjak Perseroan Tahun 1950
Sekretariat Negara Republik Indonesia Serikat
Bagian dariInventaris Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat
Undang-Undang Darurat tentang Penerbitan Lembar Negara Republik Indonesia Serikat dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan, dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dan PP
Sekretariat Negara Republik Indonesia Serikat
Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1949
Bagian dariInventaris Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat
Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1949 tentang Masa Menunggu Diumumkannya Undang-Undang Federal
Sekretariat Negara Republik Indonesia Serikat
Undang-Undang Darurat Nomor 2 tahun 1949
Bagian dariInventaris Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat
Undang-Undang Darurat Nomor 2 tahun 1949 tentang Peraturan mengenai Angkatan Laut Belanda setelah Penyerahan Kedaulatan
Sekretariat Negara Republik Indonesia Serikat
Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1950
Bagian dariInventaris Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat
Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1950 tentang Penerimaan Anggota angkatan perang Republik Indonesia Serikat
Sekretariat Negara Republik Indonesia Serikat